Seminar Bulanan

MENYOAL PILKADA SERENTAK

Menyoal pilkada serentak, Kedaide bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya  (FH UMSurabaya) melaksanakan kajian tematik. Acara tersebut diisi oleh dosen FH UMSurabaya, Umar Sholahudin dosen sosiologi hukum FH UMSurabaya dan M. Hari  Wahyudi, Dekan FH UMSurabaya yang juga merupakan pakar tatanegara.
Dalam kajian tematik tersebut banyak sekali persoalan-persoalan yang dapat dikaji dari pilkada serentak yang kan dilakukan di Indonesia. Pilkada yang akan diikuti oleh 269 daerah di seluruh Indonesia ini merupakan pilkada serentak yang dilakukan pertama kali oleh Indonesia. Anggaran dalam pilkada serentak ini ditaksir lebih besar tapi juga lebih efisien daripada pilkada biasa.
Dalam pilkada serentak kali ini, banyak bermunculan calon tunggal di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari partai-partai politik dan juga karena alasan pertahanan yang dimiliki calon yang sudah ada. Calon tersebut sudah memiliki image yang baik di mata masyarakat sehingga dimanfaatkan oleh salah satu partai politik. Sehingga partai politik yang lain bingung untuk mengusung calon yang lain.
“Partai kesulitan mencari atau mengajukan calon karena alasan pertahanan. Seharusnya partai-partai politik sudah menyiapkan calon minimal satu tahun sebelumnya.” Ujar Umar.
Menurut M. Hari Wahyudi, Indonesia masih melakukan eksperiment dalam hal berdemokrasi. Demokrasi yang dibangun di sini merupakan demokrasi yang tidak demokratis.
“Masyarakat Indonesia ini tidak siap berdemokrasi. Masyarakat melihat demokrasi dari segi uang. Siapa yang mau ngasih uang ya itu yang dipilih.” Ujar Hari Wahyudi.
“Legitimasi hukum itu bergantung pada bagaimana rakyat mengakui hukum tersebut.” Lanjutnya.