Pusat Kajian dan Pengembangan Anti Korupsi (PKP-AK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegakan hukum yang independen dan proses hukum terhadap teknis perkara harus clean and clear dari intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali oleh lembaga DPR-RI. Karenanya harus dipahami bersama bahwa KPK adalah lembaga independen dengan proses hukum yang harus terbebas dari segala bentuk intervensi.

Penggunaan hak angket oleh DPR atas apa yang sudah dan akan dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah nyata-nyata praktik intervensi dan itu dengan segala alasan tidak dibenarkan dan diperbolehkan. Sebagaimana sudah diketahui oleh publik pada tanggal 28 April 2017 DPR memutuskan menggunakan hak angket atas penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam menggungkap tindak pidana korupsi e-KTP. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK tersebut adalah bukti penggunaan yang salah terhadap hakekat hak angket dan DPR harus kembali pada konstitusi negara.

Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara nyata adalah bentuk pelanggaran hukum atas berjalannya sistem peradilan pidana atau contempt ex faciedan cacat secara hukum (illegal). Oleh sebab itu hak angket tersebut harus segara dihentikan. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah bentuk ketidakpahaman DPR terkait hak imunitas yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan kasus. Disamping hak angket yang diambil dan diputuskan adalah cacat prosedur dengan sendirinya gugur.

Dengan momentum bertemunya sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (FH UMSurabaya) dengan Bambang Widjoyanto (BW) sebagai momentum reflektif dan mengikat komitmen bersama bahwa pemberantasan korupsi tidaklah boleh surut, salah satu aksi yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi FH UMSurabaya bersama dengan BW dengan miniatur KTP berukuran besar sebanyak 100 buah sebagai dukungan moril kepada KPK untuk tetap istiqamah dalam pengusutan berbagai macam kasus korupsi di Indonesia, khususnya kasus korupsi e-KTP.

Kemudian dengan miniatur topeng Novel Baswedan yang dipakai oleh beberapa mahasiswa FH UMSurabaya, diharapkan agar seluruh pihak menolak melupakan kejadian penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang secara terang-benderang ingin menghancurkan simbol pemberantasan korupsi di Indonesia karena Novel adalah penyidik KPK yang hari ini mengusut berbagai macam big fish corruption yang melibatkan berbagai macam politikus korup di Indonesia.