UMSurabaya- Selasa, 23 Mei 2017 bertempat di Gedung A lantai 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya, dilaksanakan kuliah tamu dengan tema Metode Diseminasi Informasi Hukum Kepada Khalayak Publik, dengan pemateri Prof. Dr. Abd. Shomad.,S.H.,MH. Kuliah tamu dengan tema Diseminasi bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait Hukum kepada khalayak luas melalui model komunikasi sesuai dengan target tertentu.

Sejalan dengan Visi dan Misi FakultaS Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai salah satu institusi pendidikan islam dalam rangka melakukan diseminasi informasi hukum adalah menyebarluaskan informasi yang halal dan menyebarluasan norma hukum yang baik kepada khalayak publik.

Dalam mekanisme hukum Indonesia ada UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam rangka penyebarluasan informasi hukum, yaitu: hukum siber, hukum telekomunikasi, hukum telematika, hukum media, hukum informatika, law of IT. Dari kasus-kasus pelanggaran UU ITE ada beberapa kasus yang muncul, yaitu: penghinaan, pencemaran nama baik, dsb.

Dalam keSempatan terSebut Prof. Dr. Abd. Shomad.,S.H.,MH. menjelaskan Diseminasi dalam perspektif religius, “informasi hukum memiliki dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana salah satu perspektifnya adalah dimana masyarakat disitu ada hukum. Artinya akseptibilitas hukum masing-masing masyarakat memiliki mekanisme hukumnya sendiri.” Lebih lanjut Prof. Dr. Abd. Shomad.,S.H.,MH. Mengungkapkan ”Norma dalam pandangan sekuler berbeda dengan norma dalam aspek agama, perbedaannya tentang bagaimana tujuan adanya norma itu diterapkan, wilayah pengaturannya, asal kekuatan mengikat hukum, dan bagaimana isi norma-norma tersebut mengatur.” Antara hukum dan agama saling memperkuat. Terkadang, norma hukum memuat aturan yang tidak sesuai dengan norma agama.

Ideologi Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, dan ideologi sekuler. Dilanjutkan dengan politik hukum yang pancasilais, dan dilanjutkan dengan norma hukum yang pancasilais. Diseminasi hukum yang islami adalah menyebarkan informasi yang menyatakan apabila benar maka harus benar. Artinya bahwa prinsip-prinsip keagamaan harus dibangun didalam menerapkan prinsip diseminasi hukum.

Kembali kepada mekanisme hukum yang islami, bahwa dalam hal ini Indonesia sebagai negara pancasilais yang nilai hukumnya agamis, mewajibkan corak hukumnya bernuansa islam, seperti: UU Perbankan Syariah, Perda Syari’ah di Nangroe Aceh Darussalam,dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. artinya, harus selalu menerapkan prinsip hukum yang islami.

Didalam pluralisme hukum, harus memuat nilai filosofis dan memuat solusi hukum yang menjadi corak suatu negara, yaitu bernuansa islami. Kepatuhan pada syari’ah terdapat berbagai macam versi, dalam hal ini terdapat berbagai macam versi. Syari’ah beragam pendapat Perbedaan pandangan politik, yaitu: Sunni, Syi’ah, Muktazilah, Khawarij, Dll.