Diskusi Publik RUU KUHP Oleh KEMENKUMHAM Melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum

Sebagai salah satu upaya untuk penyempurnaan dan penguatan substansi dari rancangan undang-undang (RUU) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) mengadakan diskusi publik yang didalamnya melibatkan beberapa akademisi, praktisi hukum, pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, Ormas, LSM, dan masyarakat umum.

Acara yang diadakan di JW Marriott Hotel Surabaya ini juga di hadiri oleh Al-qodar Purwo S dan Anang Dony Irawan sebagai akademisi hukum mewakili fakultas hukum UMSurabaya. Beserta beberapa fakultas hukum lainnya yang ada di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (Wakil Ketua MPR RI) menyampaikan terkait dengan jalan panjang pembahasan RUU KUHP. Selain itu, para tim ahli pembahasan RUU tentang KUHP yang terdiri dari para guru besar dibidang hukum pidana menyampaikan mulai dari perkembangan pembahasan RUU KUHP, Pembaruan Hukum Pidana, Struktur RUU KUHP, Isu Krusial RUU KUHP, dan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP.

Anang Dony Irawan menyampaikan bahwa sejatinya, tujuan dari adanya RUU KUHP ini sebagai upaya konsolidasi dalam suatu rekodifikasi hukum. Apalagi ada sebagian peserta yang mengkhawatirkan implementasi terhadap penerapan Living Law jika nantinya RUU KUHP ditetapkan, karena kesiapan sistem hukum ditengah-tengah masyarakat kita. “jika berbicara terkait dengan Core Crime, mungkin mudah diterapkan karena sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia” imbuh beliau.

Sementara itu, Al-qodar Purwo S yang juga mewakili FH UMSurabaya menyampaikan bahwa acara Diskusi public tentang RUU KUHP yg diadakan KEMENKUMHAM tersebut sangat banyak memberikan manfaat untuk masyarakat umum khususnya dunia akademisi dan dunia penegakan hukum pidana di Indonesia, karena sampai saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP yang usianya sudah melebihi usia negara ini. Sehingga memerlukan KUHP yang baru dan benar-benar merupakan produk dari pemerintah Indonesia, tidak lagi menggunakan KUHP peninggalan Kolonial belanda. “Dengan diskusi publik ini, masyarakat umum bisa memahami dengan sebenar-sebenarnya bagaimana isi dari draft RUU KUHP tersebut, sehingga tidak lagi terjadi gejolak penolakan dari berbagai lapisan masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2019 lalu”, imbuhnya.

Hasil dari rangkaian kegiatan diskusi publik tersebut akan menjadi masukan dari tim pembahasan untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan lanjutan dari RUU KUHP yang dirancang sudah hampir 50 tahun lebih dari Wetboek Van Strafrecht yang selama ini berlaku di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *