Di era pandemic seperti sekarang, sejatinya bukan menjadi halangan untuk tetap menuangkan ide-ide cemerlang, khususnya untuk mengawal regulasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin serius pasca diterbitkannya Undang-Undang baru mengenai ketenagakerjaan. Atas dasar inilah Perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan indonesia (P3HKI) kembali menyelenggarakan kegiatan berupa workshop dengan tema “Hukum Ketenagakerjaan Bagi Praktisi”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 5 Juni 2021 melalui Zoom Meeting

Salah satu tujuan kegiatan workshop oleh P3HKI ini, ialah untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan tujuan pembaharuan dari pada undang-undang tersebut dengan mengkolaborasikan antar praktisi hukum. Sebagaimana kita ketahui Bersama, salah satu tujuan merdekanya Indonesia sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar republic Indonesia 1945 ialah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

ketenagakerjaan adalah subsistem dalam sistem ekonomi, sedangkan politik hukum (legal policy) akan menjadi jembatan membentuk peraturan yang operasional (uu dalam arti luas) sesuai dengan semangat cita hukum keindonesiaan. politik hukum juga membantu menyelidiki perubahan-perubahan agar hukum itu sesuai dengan werkelijjkheid (kenyataan sosial), merupakan ius constituendum yang menentukan ius constitutum baru.

Asri Wijayanti, selaku ketua umum P3HKI menyampaikan bahwa upaya untuk mereformulasi ulang undang-undang ketenagakerjaan yang selama ini menjadi acuan utama merupakan upaya yang seharusnya disambut dengan baik. Akan tetapi dalam pertimbangannya aspek kesejahteraan sosial, seharusnya menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah dalam Menyusun undang-undang baru tersebut.

Akibat dari Politik hukum yang lebih mementingkan kebijakan pemberlakuan (enactment policy) dengan mengabaikan kebijakan dasar (basic policy), maka akibat yang ditimbulkan salah satunya ialah Pertama, Inkonsistensi, antara konstitusi dengan UU, atau antar UU, atau antara UU dengan Peraturan pelaksananya. Kedua, Konflik struktural-vertikal (P/B dengan Pemerintah) seoerti aksi unjuk rasa. Ketiga, Tingginya angka perselisihan: mogok dan lock out. Dan yang Keempat ialah Hukum elitis, tidak otonom dan tidak demokratis. Sebagaimana kita ketahui Bersama, omnibus law yang didalamnya juga mengatur terkait dengan regulasi baru hukum ketenagakerjaan mendapat respon kurang baik dari masyarakat, khususnya para serikat buruh yang menolak keras diundangkannya aturan tersebut. Asri menambakan bahwa jika hal yang melatar belakangi diundangkannya aturan tersebut karena untuk memangkas aturan yang ada, sehingga para buruh

Leave a Comment