FH UMSurabaya Kerjasama Dengan JATIM PAK dan PUSAD UMSurabaya dalam Rangka Memberikan Penyuluhan Kepada Mahasiswa mengenai Pemberantasan Korupsi

Pada 27 November 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, bekerja sama dengan JATIM PAK (Jawa Timur Penyuluh Anti-Korupsi) dan PUSAD (Pusat Study Anti Korupsi Dan Demokrasi) UMSurabaya Menyelenggarakan kuliah pakar dan Penyuluhan Anti-Korupsi dengan Tema “Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi” sasaran utama dari acara tersebut adalah mahasiswa yang notabenenya merupakan agen perubahan (Agen of change) dan kontrol sosial (Social Control).

Acara ini diselenggarakan via Zoom Meeting dengan dihadiri oleh Badrul, S.Pd., S.Sos., MM. selaku ketua umum JATIM PAK, Dr. Muhammad Suhaidi, S.Thi., M.Thi. Dosen STKIP PGRI Sumenep dan juga Direktur PUSAD UMSurabaya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. hal tersebut juga disambut dengan meriah oleh Dekan FH UMSurabaya Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. “bahwa acara ini merupakan acara paling tepat disaat pemerintah mengucurkan dana untuk bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19, tapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi” ujar Dekan FH UMSurabaya. Tidak hanya itu, Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. mengharapkan “bahwa ini menjadi langkah awal untuk menyelenggarakan acara kerjasama selanjutnya” tambahnya.

Acara diawali dengan penyampain materi dari Badrul, S.Pd., S.Sos., MM., dan selanjutnya Dr. Muhammad Suhaidi, S.Thi., M.Thi. juga Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. acara berjalan cukup menarik banyak pertanyaan dari peserta Melalui Room Chat Zoom dan juga via Live Youtube FH UMSurabaya. Para peserta cukup kritis melontarkan pertanyaan karena hampir mayoritas adalah mahasiswa dari berbagai Universitas.

Salah satu pernyataan menarik dari salah satu pemateri yakni datang dari Direktur PUSAD UMSurabaya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. yang membuat statement bahwa “dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum tapi justru siapapun, siapapun dalam konteks ini adalah pengeak hukum, entah itu masyarakat sipil dan juga termasuk didalamnya mahasiswa juga civitas (dosen) dan juga sector privat.” Tambahnya. Tidak hanya itu beliau mempertegas kembali bahwa “apabila ada yang menanyakan apa peran mahasiswa dalam melakukan pemberantasan korupsi?. Ini justru bukan lagi pertanyaan tapi justru kebingungan ditengah banyaknya yang bisa dilakukan mahasiswa dalam mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia.” Imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *