Artikel
DEKAN FH HADIRI UNDANGAN DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT
- Di Publikasikan Pada: 16 Jan 2025
- Oleh: Admin
- 361
Surabaya, 16 Januari 2024 – Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (FH UMSurabaya) mendapatkan kehormatan untuk menghadiri undangan khusus dari Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dalam diskusi eksklusif yang membahas isu-isu strategis, seperti pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan penguatan demokrasi di Indonesia.
Acara ini dihadiri langsung oleh Dekan FH UMSurabaya, yang bergabung dengan tokoh-tokoh penting dari berbagai sektor untuk mendengarkan pandangan dan pembaruan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat terkait isu-isu tersebut.
Diskusi berlangsung di Hotel Westin dengan agenda utama:
1. Strategi internasional dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi,
2. Tantangan dan solusi perlindungan HAM dalam konteks lokal dan global, serta
3. Peran pendidikan hukum dalam memperkuat demokrasi.
Dalam sambutannya, Wakil Duta Besar Amerika Serikat menyampaikan apresiasi terhadap peran institusi pendidikan tinggi, termasuk Fakultas Hukum UMSurabaya, dalam mendukung agenda reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia. “Institusi akademik seperti UMSurabaya memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang berintegritas dan siap menjadi agen perubahan di masyarakat,” ujarnya.
Dekan FH UMSurabaya, Satria Unggul, menegaskan komitmen fakultas dalam terus berperan aktif menciptakan ruang dialog yang inklusif dan produktif untuk membahas isu-isu penting seperti korupsi, HAM, dan demokrasi. "Kehadiran kami dalam forum ini merupakan wujud nyata kontribusi FH UMSurabaya dalam mengawal nilai-nilai demokrasi dan keadilan hukum," ungkapnya.
Diskusi ini tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara UMSurabaya dan perwakilan Amerika Serikat dalam mendukung penguatan sistem hukum di Indonesia.
Fakultas Hukum UMSurabaya berharap acara ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh sivitas akademika untuk terus aktif dalam advokasi anti-korupsi, perlindungan HAM, dan pengembangan demokrasi di Indonesia.